Yusril: Putusan MK Tegaskan Hanya Presiden Atau Wapres yang Berhak Mengadukan Penghinaan Terhadapnya

Pada tanggal 13 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang sangat penting terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 ini menegaskan bahwa hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak mengadukan penghinaan terhadapnya. Putusan ini merupakan hasil dari proses pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MK.

Latar Belakang Putusan MK

Putusan MK ini merupakan jawaban atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra, seorang pengacara dan politisi senior. Yusril mengajukan permohonan pengujian tersebut dengan alasan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yusril berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak jelas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membahayakan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik. Oleh karena itu, Yusril meminta MK untuk menguji ketentuan tersebut dan memutuskan apakah ketentuan tersebut konstitusional atau tidak.

Putusan MK

Setelah melakukan proses pengujian yang panjang dan mendalam, MK akhirnya mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak mengadukan penghinaan terhadapnya. Putusan ini berarti bahwa jika seseorang melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka hanya Presiden atau Wakil Presiden yang dapat mengadukan tindakan tersebut ke pengadilan. Putusan MK ini juga menegaskan bahwa pengaduan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, putusan MK ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Dampak Putusan MK

Putusan MK ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik di Indonesia. Dengan putusan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman untuk berekspresi dan berpolitik, karena mereka tidak perlu takut akan diadukan ke pengadilan oleh orang-orang yang merasa tersinggung. Putusan MK ini juga memiliki dampak terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan putusan ini, aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada penindakan terhadap tindak pidana yang lebih serius, seperti korupsi dan kejahatan lainnya, daripada menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menindak tindak pidana penghinaan yang relatif ringan.

Reaksi Masyarakat

Masyarakat memiliki reaksi yang beragam terhadap putusan MK ini. Beberapa orang menyambut putusan ini dengan gembira, karena mereka merasa bahwa putusan ini dapat membantu meningkatkan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik di Indonesia. Namun, beberapa orang lainnya menyatakan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap putusan ini. Mereka khawatir bahwa putusan ini dapat membuka peluang bagi orang-orang untuk melakukan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tanpa takut akan diadukan ke pengadilan.

Kesimpulan

Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan yang sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik di Indonesia. Dengan putusan ini, hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak mengadukan penghinaan terhadapnya, dan pengaduan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Putusan ini juga memiliki dampak terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada penindakan terhadap tindak pidana yang lebih serius. Meskipun masyarakat memiliki reaksi yang beragam terhadap putusan ini, namun putusan ini tetap merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik di Indonesia.

---

Ilustrasi - Redaksi Jumper Media Aceh